Kuasa Hukum Tuding BPN Memperlambat Terbitkan Surat Ukur

  • Bagikan

Pengacara dr Sientje Mokoginta menuding Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kotamobagu memperlambat proses hukum di Polda Sulut dengan cara mengulur-ulur waktu mengeluarkan surat ukur pengembalian batas yang beberapa bulan lalu telah dilakukan pengukuran pengembalian batas pada tanah sengketa di RT 25/08 Lingk IV Kelurahan Gogagoman

Salah satu tim penasihat hukum dr Sientje, Bobby Kaunang.SH.MH ,mengatakan, sebagai institusi negara yang berkompeten dalam menerbitkan sertifikat tanah dan surat ukut tanah harusnya bersikap profesional

“Pasca putusan PTUN Manado yang menerima gugatan kami (Penggugat,red) serta secara hukum dan sah membatalkan 9 SHM tergugat, kami tetap fokus menindak lanjuti laporan penyerobotan tanah yang sudah dilaporkan di Polda Sulut dengan nomor STTLP/684.A/IX/2017/SPKT,”

“Pengukuran pengembalian batas tersebut di minta oleh Polda Sulut kepada BPN untuk menindak lanjuti laporan kami,” kata Kaunang dalam sambungan telepon selulernya kepada SuaraBMR.com

Lebih lanjut, Kaunang kenapa sampai saat ini Polda belum bisa melakukan gelar perkara dikarenakan surat ukur pengembalian batas belum juga diserahkan BPN Kotamobagu kepada penyidik polda

“Laporan di polda tetap lanjut, pada tanggal 10 beberapa hari lalu, saya sudah bertemu penyidik di unit III di bagian Harda yg menangani perkara tersebut,ketemu dengan pak Kompol Robert dan pak Ridwan dan menanyakan hasil perkembangan penyilidikan dan mendapatkan info bahwa Polda Sulut masih menunggu surat pengukuran yang BPN Kotamobagu berjanji akan diserakan pada tgl 3 januari 2018, tetapi sampai saya ketemu penyidik belum juga diserahkan, dan penyidik tinggal menunggu surat tersebut untuk selanjutnya lakukan gelar perkara,”

“Bahkan informasi penyidik Polda Sulut sudah pro aktif dengan menjemput ke kantor BPN dan lansung ketemu kepala kantor, dan segera memerintahkan Kasi pengukuran segera mungkin memberikan hasil pengukuran kenpada pihak penyidik di polda karena itu untuk kepentingan penyelidikan bukan kepentingan kepemilikan,” ungkap Kaunang

Tudingan memperlambat proses penerbitan surat ukur dibantah oleh Kantor BPN Kotamobagu melalui Kasie Pengukuran Tanah Einstein dengan menjawab pertanyaan melalui pesan whatsApp, Jumat (12/1/2017)

“Pak kami BPN tidak punya niat mengambat, kami tidak bisa melakukan rekonstruksi batas karena di sertifikat masih surat ukur sementara dan harus dilakukan pengukuran ulang utk proses pelekatan surat ukur,”

“Penggukuran telah selesai kami laksanakan karena permintaan polda tetapi belum bisa direkonstruksi batas karena pertama harus dilakukan pelekatan Surat Ukur terlebih dahulu karena di sertifikat masih surat ukur sementara dan luasannya maaih kurang lebih, kedua patok-patok batas dilapangan tidak ada dan ketiga luasan hasil pengukuran dan sertifikat terjadi selisih yang cukup luas,” katanya

Ketika dikonfirmasi kembali kepada Bobby Kaunang perihal bantahan dari BPN Kotamobagu, dengan heran Ia mengatakan kinerja BPN Kotamobagu

“Jadi begini mengenai pengukuran pengembalian batas penyidik  meminta ke BPN dalam rangka penyelidikan atas  laporan penyerobotan, seandainya BPN masih mengangap  surat ukur sementara yang ada di SHM nomor. 98  belum sempurna atau gimana itu hanya masalah administrasi internal saja

“Atas permintaan Polda Sulut untuk pengukuran pengembalian batas sudah seharusnya BPN harus memberikan hasil pengukuran yang sudah dilakukan dilapangan beberapa waktu lalu kepada penyidik, karena waktu pengukuran sudah jelas tidak ada perubahan,” katanya

Informasi yang dihimpun SuaraBMR.com dalam kasus pelaporan tersebut terdapat nama-nama terlapor yang telah menduduki tanah milik dr Sientje Mokoginta Cs dengan SHM Nomor 98 Tahun 1978, antara lain Adri Lomban alias Nyong, Hendrik Liono alias Hung, Nini Nangin, Sian Maleke alias Sian, Elen Rumagit, Farry Tendean, Maxi Mokoginta, Tjenny Mokoginta alias Ci Nio dan Stella Mokoginta alias Ci Toan (DRW)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *