BPN Kotamobagu, Surat Ukur Pengembalian Batas Telah Selesaikan

  • Bagikan

Terkait dengan permohonan penyidik Polda Sulut terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamobagu untuk pengukuran pengembalian batas untuk menindak lanjuti laporan kasus penyerobotan tanah  

Dalam hal ini pihak BPN Kotamobagu melalui Kepala Seksi Eisntein Mundung mengatakan ketika ditemui diruang kerjanya, Senin (15/1/2017) bahwa permohonan surat ukur pengembalian batas yang diminta Polda sudah selesai tinggal dibuatkan berita acaranya penyerahannya kepada pemohon pengembalian batas

“Pemohonnya adalah Polda Sulut untuk kepentingan penyilidikan kasus oleh karena itu yang berhak mengambil tentunya penyidik bukan kuasa hukum kedua belah pihak,” katanya sambil memperlihatkan surat ukur yang tinggal menunggu proses BAP tersebut

Lebih lanjut, Einstein menjelaskan seharusnya proses waktu surat ukur ini sebenarnya 15 hari, tetapi karena berbagai kendala antara lain tidak adanya sertifikat asli SHM nomor 98 yang dipinjamkan kepada BPN, sehingga agak alami kendala

“Karena pada waktu itu usai pengukuran SHM aslinya Cuma kami scan lansung saja dan lansung diproses,”imbuhnya

Baca Berita Terkait : 

http://www.suarabmr.com/2018/01/kuasa-hukum-tuding-bpn-memperlambat-terbitkan-surat-ukur/

Ketika ditanya terkait kekalahan BPN di PTUN Manado, Ia berkata tidak berhak memberikan komentar dan tanggapan dan mengarahkan awak media untuk konfirmasi lansung kepada kepala kantor Wilson Keintjem

“Besok (Selasa 16/1/2017) beliau ada dikantor sebaiknya lansung saja ditanyakan kepada beliau, karena sayan tidak berwenang memberikan jawaban,” ujarnya sambil meminta maaf kepada awak media

Adapun surat ukur pengembalian batas tersebut pada tanah sengketa seluas 17.000 meter persegi di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu antara penggugat dr Sientje Mokoginta,Cs dengan tergugat Stella Mokoginta, Cs serta pihak BPN Kotamobagu selaku tergugat intervensi

Dan kasus yang berproses di PTUN Manado dengan nomor 40/G/2017 sudah di putus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, pada Selasa (9/1/2017) lalu dengan memenangkan penggugat serta membatalkan 9 sertifikat turunan dari SHM nomor 2657 Tahun 2009 milik (Alm) Marthen Mokoginta (DRW)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *